LPM Produktif – Aliansi Gerakan Mahasiwa Se-Kota Palu bersatu menggelar aksi di depan gerbang gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (15/02/2022).

Aksi ini bersatu menyampaikan, terkait beberapa tuntutan:

1. Kasus pelanggaran HAM
2. Izin usaha pertambangan
3. Bagaimana respon dari Gubernur

Perwakilan aliansi mahasiswa se-kota Palu menjelaskan, terkait fungsi pengawasan adalah bagaimana DPRD Provinsi Sulteng mengawasi Gubernur Provinsi Sulteng. “DPRD bukan hanya melakukan kerja terkait penganggaran dan membahas fungsi legislatif saja, fungsi pengawasan itu harus tetap ditertibkan, dan yang mampu memberhentikan gubernur adalah seluruh anggota DPRD Sulteng.

DPRD selaku wakil rakyat untuk bisa menyuarakan aspirasi kami dari provinsi Sulawesi Tengah untuk direkomendasikan ke pusat.” Ungkapnya.

Setelah sekian jam melakukan orasi di depan gerbang DPRD, massa aksi diberikan jalan untuk masuk ke dalam.

Yahdi Basma, selaku perwakilan DPRD provinsi Sulawesi Tengah menemui massa aksi, menyampaikan bahwa, “Situasi di DPRD sejak malam kejadian, kami aktif berkoordinasi satu sama lain, hanya saja DPRD belum bertemu secara paripurna, dalam sidang paripurna. Karena semuanya, status sedang kunjungan kerja dalam daerah. Pada saat itu ketua DPRD sendiri tidak berada di tempat.”

“Selanjutnya, sikap institusi ini juga tercermin dari sikap personal undang-undang selain mengandung hak dan kewajiban DPRD provinsi sulawesi tengah juga memiliki sejumlah pasal-pasal tegas yang memuat hak dan kewajiban anggota DPRD,” jelasnya.

“Dan, anggota DPRD itu punya hak suara dan hak bicara terkait tugas dan tanggung jawabnya selain personal dan juga institusional. Institusional diputuskan di paripurna, secara personal bebas dilakukan di mana saja di dalam dan di luar rapat.”

Lanjutnya, “Cerminan dari DPRD ini kurang lebih diwakili oleh kami, pada tanggal (13/02/22) malam, saya sudah menggelar konferensi pers di kantor Komnas HAM perwakilan kota palu JL. Soeprapto No.48. Saya sendiri yang memimpin agenda rapat presidium wilayah aktivis 98 dan menghasilkan 4 butir.dan pada hutir keempat adalah meminta dengan hormat bapak Kapolri untuk segera memecat Kapolres Parigi Moutong”. Tegasnya

Selain itu, perkembangan terakhir bapak Gubernur Rusdy Mastura, telah menerima delegasi teman-teman kemarin pada (14/02/2022), di luar dari jam beliau secara official. Secara garis besar bisa kita buat dua kategori keputusan atau rekomendasinya:

1. Gubernur siap memperjuangkan seluruh butir yang tengah diperjuangkan atau sama yang diperjuankan oleh teman-teman oleh aliansi rakyat tani.
2. Meminta pihak Polri secara transparan mengusut tuntas aspek pelanggaran HAM lewat penembakan di mana ada korban jiwa yang gugur.

Penulis : Budi Tanawir

Editor : Amalia Adhasana