Rapat DPR RI di Hotel Mewah : Efisiensi untuk rakyat kemewahan untuk pejabat?

Sumber : Google

Di tengah seruan efisiensi anggaran dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, DPR justru menggelar rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, hotel bintang lima dengan fasilitas mewah. Pada 16–17 Maret 2025, Komisi I DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi aturan bagi institusi militer—sebuah keputusan strategis yang seharusnya dibahas dengan transparansi dan akuntabilitas.

Selama ini, pemerintah kerap mengingatkan rakyat untuk berhemat, bahkan pemangkasan anggaran terjadi di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesejahteraan sosial. Namun, ketika giliran pejabat yang harus berhemat, alasan “kenyamanan” dan “fasilitas memadai” justru menjadi dalih. Jika rapat ini memang krusial, mengapa tidak dilakukan di gedung DPR yang memang dibangun untuk tujuan tersebut?

Lebih parahnya lagi, pertemuan ini berlangsung tertutup, di luar pengawasan publik. Bukankah setiap regulasi yang berdampak luas bagi negara seharusnya dibahas dengan transparansi? Mengapa RUU sepenting ini tidak dibahas di ruang sidang resmi atau bahkan dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat?

Dalam situasi di mana rakyat harus menghadapi harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, kenaikan tarif berbagai layanan, dan kebijakan yang menuntut pengorbanan, tindakan seperti ini hanya menambah jurang ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Bagaimana bisa pejabat berbicara soal efisiensi anggaran sambil menikmati fasilitas mewah yang dibiayai oleh uang rakyat?

Jika DPR serius ingin membangun kepercayaan publik, maka mereka harus mencontohkan penghematan dari atas. Efisiensi bukan hanya slogan untuk rakyat kecil, tetapi juga harus menjadi prinsip yang dijalankan oleh mereka yang mengelola uang negara.

Sayangnya, kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi, dan mungkin juga bukan yang terakhir. Namun, satu hal yang pasti—setiap tindakan yang bertolak belakang dengan kepentingan publik akan semakin mengikis kredibilitas institusi negara. Dan ketika rakyat kehilangan kepercayaan, siapa yang sebenarnya akan bertanggung jawab?

Penulis : Dania Sapara

Editor : Anggota Redaksi

Tinggalkan komentar