Indonesia kini memiliki Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo pada Senin, 8 September 2025 di Istana Merdeka. Menurut saya, siapa pun yang menduduki kursi Menteri Keuangan harus benar-benar memahami dan menguasai ilmu ekonomi agar perekonomian Indonesia berjalan lancar serta terhindar dari ancaman depresi ekonomi.

Tentu saja, dengan hadirnya menteri baru, akan ada kebijakan-kebijakan baru yang lahir dari Kementerian Keuangan. Salah satunya terjadi pada pertengahan September 2025, ketika Purbaya mengeluarkan kebijakan fiskal berupa penarikan kas negara sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) untuk kemudian disalurkan ke bank-bank umum di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah membantu masyarakat memperoleh kredit modal usaha.

Dilansir dari Tempo, Purbaya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada Senin, 15 September 2025, mengatakan: “Enggak ada term ya sebenarnya, biarkan saya taruh di situ terus.”

Pertanyaannya, apakah kebijakan tersebut benar-benar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia? Secara teori, dengan mengalirkan dana besar ke bank umum, diharapkan roda perekonomian dapat berputar lebih cepat. Modal usaha yang mudah diakses diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini menyimpan potensi risiko. Jika uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, inflasi bisa naik karena harga barang ikut melonjak. Di sinilah peran Kementerian Keuangan sangat krusial, yaitu memastikan penyaluran dana berjalan tepat sasaran dan disertai pengawasan ketat terhadap kinerja bank-bank umum agar tidak terjadi kecurangan maupun praktik transaksi ilegal.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada bagaimana pemerintah mengendalikan risiko sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

Penulis: Maspupa Lanohong

Editor: Anggota Redaksi